Breaking News

Walikota Banda Aceh Cabut SE Mekanisme Gaji Non PNS. Tati Meutia : Alhamdulillah!

,
Walikota Banda Aceh Cabut SE Mekanisme Gaji Non PNS. Tati Meutia : Alhamdulillah!
Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh dan Tati Meutia Asmara, Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh

BANDA ACEH -- Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mencabut Surat Edaran (SE) Nomor: 814.1/1351 perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS yang ditandatangani Sekdakota. Kamis, 10 Juni 2021.

Kebijakan tersebut diambil mengingat poin yang menyebutkan pegawai Non PNS (tenaga kontrak) yang cuti sakit dan melahirkan dilakukan pemotongan pembayaran gaji sebesar 25 persen dinilai tidak tepat diberlakukan.

"Jika tidak bertugas (hadir ke kantor) karena sakit dan melahirkan, kita pastikan tidak ada pemotongan gaji. SE itu dicabut," kata Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Wali Kota Aminullah secara khusus memanggil Kepala BPSDM Kota Banda Aceh, Arie Maula Kafka ke pendopo guna membahas kebijakan tersebut. Ia meminta Kepala BKPSDM dan jajaran lebih cermat dan teliti mengonsep draft kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan pegawai agar memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan, ujar Aminullah.

Aminullah mengatakan, kebijakan pemotongan SE perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS memang belum diberlakukan, karena seyogyanya berjalan mulai bulan Juni, tuturnya.

Ia berharap, untuk ke depan, para tenaga kontrak Non PNS hanya akan dipotong penghasilannya jika terbukti tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, yakni terbukti alpa.

Aminullah mengingatkan, keputusan itu akan tertuang di Surat Edaran (SE) baru yang akan segera dikeluarkan. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karenanya tenaga non PNS dan juga PNS dituntut dapat lebih meningkatkan disiplin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tutupnya.

Hal yang sama juga turut ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara, SKH, M.Si mengatakan, Alhamdulillah, seluruh warga Kota Banda Aceh, wabil khusus kaum ibu non ASN di jajaran Pemko Banda Aceh, katanya dalam laman media sosialnya.

Tati menambahkan, pemimpin kita memiliki perhatian pada ibu dan anak, terbukti advokasi saya dan Pak Tuanku Muhammad, langsung direspon cepat, pemotongan 25% gaji DICABUT. Kepada Kepala BKPSDM dan jajaran lebih cermat dan teliti.

Komentar

Loading...