Breaking News

Menyoal Kepedulian Terhadap Anak di Negeri Syariat

Menyoal Kepedulian Terhadap Anak di Negeri Syariat

Aceh yang dikenal dengan provinsi yang menganut syariat Islam, kembali dikejutkan dengan berita pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap anak dibawah umur, sebut saja kasus yang menimpa Suci anak yang berumur 6 tahun asal Gampong Blang Ranto Kecamatan Sawang Aceh Utara, meninggal karena diperkosa dan dibunuh oleh pemuda gampong nya.

Setelah berita ini diturunkan di media sosial seperti FB, WA kembali riuh, dan semua orang tua mulai gelisah, dan bahkan ada yang memilih anaknya biar saja dirumah bersama keluarga daripada harus ke sekolah atau keluar rumah. Namun sangat disayangkan kegelisahan para orang tua ini belum disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan baik dilevel gampong, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi.

Lembaga Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) periode 2017-2022, sudah ada di Aceh namun aksi nyata belum juga diperlihatkan dalam menyikapi maraknya kasus yang dihadapi anak, begitu juga P2TP2A yang ada di masing-masing kabupaten/Kota di Aceh, juga masih belum menjadi sebuah lembaga yang mampu memberikan solusi kenyamanan terhadap anak.

Sungguh kejadian ini menjadi ujian berat bagimasyarakat Aceh umumnya dan kabupaten Aceh Utara Khususnya, dimana daerah yang menjunjung Syariat Islam tetapi masyarakat belum begitu peka melihat situasi yang terjadi dilingkungan sekitarnya, terutama tentang perlindungan anak dari para predator.

Kasus pemerkosaan terhadap anakini harus menjadi perhatian serius kita bersama, Undang-undang terhadap perlindungan anak sudah diatur, bahkan di Aceh secara spesifik memilikiQanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Intinya semuanya sudah diatur jadi pemangku kepentingan hanya cukup menguatkannya kembali dengan kebijakan tertentu yang dimiliki. Jikalah semua kita saling terintegrasi maka semuanya akan menjadi mudah dalam penanganannya.

Mencermati situasi yang terjadi di Aceh dewasa ini membuat semua kita harus waspada dengan lingkungan, bila perlu saatnya kembali sesama tetangga, untuk saling menjaga, jika melihat gelagat orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal yang berbuat maksiat atau sejenisnya agar segera dilaporkan kepihak yang berwenang, bukan saatnya lagi kita bersikap individualis.

Sesamawarga harus saling bahu-membahu dan tolong menolong, agama juga menuntut untuk saling menjaga sesama, apalagi isu mengenai anak, bahkan kalau kita cermati iklan BKKBN bahwa diharuskan semua orang yang berada dalam lingkungan tempat tinggal harus menjadi orang tua kedua setelah ayah dan ibu kandungnya.

Apabila dianalisis penyebab timbulnya pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap anak dapat dilihat pada dua aspek, yakni aspek internal dan eksternal. Pertama adalah aspek internal dipengaruhi oleh adanya niat dari pelaku, dan rendahnya moral.

Niat pelaku maksudnya lebih kepada indvidu yang bersangkutan merasa ingin (berniat) mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dengan jalan merencanakan bagaimana melakukan pelanggaran hukum, diakibatkan karena pelaku ingin mendapatkan apa yang diharapkan dengan cara yang nekat, tanpa melihat sebab akibat yang ditimbulkan setelahnya, bila dikaji dalam kajian psikologi, bisa saja yang bersangkutan ada masalah pada diri individunya sendiri, dan tidak mampuya mengontrol diri ketika dirinya dipengaruhi oleh orang lain atau teknologi.

Sedangkan rendahnya moral, faktor ini sering menggerogoti individu karena kurangnya pengetahuan agama (nilai norma) yang ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil, disamping juga ketidak pedulian masyarakat sekitar atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warganya, atau adanya sikap pembiaran terhadap anggota masyarakat, atau bisa juga karena melemahnya modal sosial di masyarakat dewasa ini.

Kedua adalah aspek eksternal,pada tahap ini biasanya individu dipengaruhi oleh tempat tinggalnya dan melemahnya penegak hukum. Latarbelakang tempat tinggal akan banyak mempengaruhi perilaku anggota masyarakatnya, misalnya rasa saling membantu kurang dipraktikkan oleh warga masyarakat, dan sikap saling mengingatkan satu sama lain juga melemah. Warga masyarakat lebih memilih hidup individual dan sangat sedikit memiliki hidup berkelompok sesama masyarakat, sehingga tingkahlaku anggota masyarakat lebih bebas dengan tanpa adanya aturan nilai yang mengikatnya.

Kedua Analisis ini bisa menjadi pendekatan awal bagi pemangku kepentingan dalam melahirkan kebijakan atau sejenisnya, sehingga akan didapatkan perihal dalam menjawab permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kasus pemerkosaananak ini masuk pada ranah masalah sosial, karena masalah sosial adalah melihat sesuatu sebagai sebuah kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial yang pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dalam konteks tersebut, perlu adanya upaya pemecahan masalah sosial berbasis negara dan berbasis masyarakat.

Upaya berbasis Negara maksudnya adalahmembentuk rumusan tindakan negara untuk memecahkan masalah sosial melalui kebijakan sosial yang ramah terhadap anak, misalnya menganggarkan alokasi anggaran untuk gampong dalam memberikan pencegahan terhadap perilaku menyimpang. Intinya program pencegahan terhadap perilaku menyimpang harus masuk dalam program prioritas tahunan Musrebang kabupaten/kota. Perwujudan kesejahteraan setiap warga negara merupakan tanggung jawab sekaligus peran penting bagi keberlangsungan negara.

Upaya berbasis masyarakat adalah, pihak masyarakat perlu responsif terhadap masalah sosial yang terjadi dalam lingkungannya dengan menyiapkan aktor yang mampu menyiapkan data yang akurat tentang situasi terkini dan mampu menjalin koordinasi dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini Babinkamtibmas/Polmas dari institusi kepolisian dan Babinsa dari institusi TNI yang bertugas dalam upaya pencegahan dini terhadap ketertiban masyarakat.

Sehingga kondisi kehidupan masyarakat akan berkembang ke arah yang lebih baik.Harapan para orang tua dan masyarakat adalah ketika melihat cakapnya pemimpin dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi menjadi suatu hal tersendiri dalam konteks menjaga ketahanan sosial masyarakat, apalagi Gubenur sekarang dimasa ujung kepemimpinannya memberikan contoh bagi pemimpin selanjutnya, begitu juga bupati dan walikota harus melakukan hal yang sama, bukan hanya menjadikan lokasi tertentu sebagai lokasi ramah anak, dengan hanya menampilkan baliho yang besar dan infrastruktur yang bagus tetapi praktek sosialnya jauh dari harapan. Semoga!
Penulis adalah Masrizal,MA, Dosen Sosiologi FISIP Unsyiah, Mahasiswa Doktoral Sosiologi UGM Yogyakarta.

Komentar

Loading...