Breaking News

Catatan Hitam India Terhadap Muslim: Rangkaian Diskriminasi

,
Catatan Hitam India Terhadap Muslim: Rangkaian Diskriminasi

JAKARTA -- Umat Muslim di India telah mengalami diskriminasi di berbagai bidang termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Banyak yang menghadapi hambatan untuk meraih kekuasaan politik dan kekayaan.

Muslim juga mengalami kekurangan akses terhadap perawatan kesehatan dan layanan dasar. Selain itu, mereka kerap berjuang untuk mendapatkan keadilan setelah mengalami diskriminasi, meskipun ada perlindungan konstitusional.

Laporan 2019 oleh organisasi nonpemerintah Common Cause menemukan, bahwa setengah dari polisi yang disurvei menunjukkan bias anti-Muslim. Sehingga, membuat mereka cenderung tidak melakukan intervensi untuk menghentikan kejahatan terhadap Muslim.

Dalam artikel berjudul "Muslim India: Populasi yang Semakin Marjinal" yang diterbitkan di laman Council on Foreign Relations (CFR), dilansir pada Jumat (21/8), para analis telah mencatat impunitas (kebebasan dari hukuman) yang meluas bagi mereka yang menyerang Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan dan badan pemerintah kadang-kadang membatalkan hukuman atau mencabut kasus yang menuduh umat Hindu terlibat dalam kekerasan terhadap Muslim.

Pemerintah yang dipimpin Partai Kongres sebelumnya telah melakukan penelitian penting, yang dikenal sebagai Laporan Komite Sachar, tentang masyarakat Muslim India pada 2006. Penelitian itu mengidentifikasi banyaknya ketidakadilan, tetapi laporan itu gagal untuk menerapkan sebagian besar rekomendasi.

Sentimen anti-Muslim pun tercatat meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Pemerintahan Modi bahkan mengambil tindakan kontroversial terhadap Muslim.

Pada Desember 2019, parlemen India mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang juga ditandatangani Modi. Undang-undang itu memberikan status kewarganegaraan bagi pengungsi atau imigran ilegal non-Muslim dari negara-negara tetangga.

Kebijakan itu membuat pemeluk dari enam kelompok agama yang datang ke India dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan sebelum 31 Desember 2014 mendapatkan status kewarganegaraan India. Agama tersebut yakni Hindu, Sikh, Kristen, Jain, Parsis dan Buddha.

Namun demikian, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut diskriminatif karena mengecualikan Muslim dan menerapkan kriteria agama untuk pertama kalinya dalam masalah kewarganegaraan.

Pemerintah Modi berpendapat, bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi minoritas agama yang rentan yang menghadapi penganiayaan di tiga negara mayoritas Muslim tersebut.

Pada saat yang sama, BJP berjanji dalam manifesto pemilu 2019 untuk melengkapi Daftar Warga Nasional (NRC). NRC dibuat pada 1950-an untuk kasus unik negara bagian Assam untuk menentukan apakah penduduknya adalah warga negara India atau pendatang dari tempat yang sekarang merupakan negara tetangga Bangladesh. Pada 2019, pemerintah Assam memperbarui daftar, yang mengecualikan hampir dua juta orang.

Jika diterapkan secara nasional, semua orang India akan diminta untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Para kritikus mengatakan proses ini dapat menyebabkan banyak Muslim tanpa kewarganegaraan.

Sebab, banyak dari mereka kekurangan dokumen yang diperlukan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan yang dilacak dengan cepat di bawah Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan.

Pemerintah juga telah mendeportasi pengungsi Muslim Rohingya yang menghadapi penganiayaan di Myanmar.

Sementara itu, Modi telah mengurangi kedudukan politik dari satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India, yakni Jammu dan Kashmir. Pada Agustus 2019, pemerintah India membagi negara bagian, yang terletak di wilayah perbatasan pegunungan yang disengketakan dengan Pakistan, itu menjadi dua wilayah dan mencabut otonomi khusus konstitusionalnya.

Pemerintah juga menghentikan layanan internet dan seluler di wilayah tersebut selama berbulan-bulan. Ribuan orang telah ditahan atau ditempatkan di bawah tahanan rumah, termasuk tokoh politik arus utama dan aktivis pro-separatis.

"Semakin lama kaum nasionalis Hindu berkuasa, semakin besar perubahan pada status Muslim dan semakin sulit untuk membalikkan perubahan tersebut," kata seorang ahli konflik antarkomunal India di Brown University, Ashutosh Varshney. [Republika]

Komentar

Loading...