Breaking News

Aliansi Mahasiswa Simeulue AMARAH Demo Kantor DPRK dan Kantor Kajari Simeulue

Aliansi Mahasiswa Simeulue AMARAH Demo Kantor DPRK dan Kantor Kajari Simeulue

SIMEULUE -- Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (AMARAH) menggelar aksi demonstrasi di dua titik lokasi Gedung DPRK Simeulue pukul 14.30 wib dan lokasi Kejaksaan Negeri Simeulue pukul 15.30 wib pada hari Jum'at, 21 Mei 2021.

Aksi demonstrasi AMARAH itu digelar untuk menggugat DPRK Simeulue atas janjinya yang akan memperjuangkan akses internet pada saat aksi demonstrasi AMARAH tanggal 9 Oktober 2020 yang telah lalu, lantaran sulitnya mengakses jaringan internet untuk kebutuhan Pelajar dan Mahasiswa belajar Daring masa pandemi Covid-19 di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue, Aceh.

Di halaman Kejaksaan Negeri Simeulue AMARAH juga melakukan Aksi demonstrasinya untuk mendesak Kejaksaan Negeri Simeulue, agar segera menetapkan tersangka kasus SPPD DPRK Simeulue.

Amatan media kegiatan aksi demonstrasi AMARAH yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (KORLAP) Ahmad Hidayat, berjalan secara kondusif dan damai. Terpantau di lapangan, TNI - POLRI dan Satpol PP turut berpartisipasi mengawal kegiatan tersebut sampai dengan selesai. Jum'at (21/5/2021).

Pada kesempatan itu Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi, SE., M.Si., yang didampingi SEKWAN, TNI - POLRI dan Satpol PP langsung turun menemui para Aksi AMARAH dan mengatakan, "Saya secara langsung dan pribadi langsung ketemu dengan Kepala Dinas Informasi dan Telematika Provinsi Aceh dan waktu itu pada tanggal 13 Desember 2020, jelasnya.

Sambungnya, "Semua sudah kita lakukan dan bukti data dukung usulan seluruhnya 138 Desa, dan kemaren saya juga berbicara dengan Pak Marwan selaku Kadis Informasi dan Telematika Provinsi Aceh, mengatakan kepada beliau, saya mohon kepada Pak Kadis untuk bisa mengajukan terkait dengan penambahan tower," pungkasnya.

Irwan Suharmi juga memperlihatkan sejumlah data pendukung sebagai tindak lajut dari aksi demonstrasi AMARAH pada tanggal 9 Oktober 2020 lalu, berupa ST (Surat Tugas) beserta foto saat bertemu dengan Kadis Provinsi Aceh dan data usulan sejumlah 138 Desa untuk diusulkan penambahan tower dan atau jaringan internet wifi.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRK Simeulue juga menandatangani Surat Petisi dari para Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh sebagai bukti untuk menindaklanjuti dan siap memperjuangkan sesuai isi petisi tersebut.

Terkait dengan kasus SPPD DPRK Simeulue, KAJARI Simeulue R. Hari Wibowo yang didampingi Staf bersama Kapolres Simeulue AKBP Agung Surya Prabowo, S.I.K., beserta jajaran POLRI - TNI dan Satpol PP juga menghadapi para aksi demonstarsi AMARAH, beliau menjelaskan bahwa

"Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi SPPD Fiktif, kami sudah koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) di Jakarta, In Sha Allah dalam waktu yang tidak lama lagi mereka akan menurunkan Tim Auditor Investigasi tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke Simeulue ," jelasnya.

Lanjutnya, salah satu dasar untuk menetapkan tersangka adalah Audit. Jaksa tidak bisa menetapkan tersangka jika alat bukti belum lengkap dan Jaksa juga tidak bisa sebagai Auditor.

KAJARI Simeulue juga bersedia menandatangi Surat Petisi dari para aksi demonstrasi AMARAH sebagai bukti siap mengawal dan segera menetapkan tersangka pada kasus SPPD DPRK Simeulue (Ardi)

Komentar

Loading...