Breaking News

Akun Aktivis Anti Korupsi Diretas, Pendiri Watchdoc: Jika Dibiarkan, Pemerintah Berarti Mendukung

,
Akun Aktivis Anti Korupsi Diretas, Pendiri Watchdoc: Jika Dibiarkan, Pemerintah Berarti Mendukung

JAKARTA -- Pendiri Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono, mendesak pemerintah tegas mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah dugaan peretasan yang terjadi terhadap akun sosial media milik aktivis antikorupsi. Senin, 7 Mei 2021.

Hal itu diungkapkan Dandhy menyusul peretasan yang dialami akun Instagram Watchdoc dengan nama pengguna @watchdoc_ID.

Dandhy menduga ada pembiaran dari pemerintah terkait sejumlah rangkaian peretasan yang terjadi.

“Sulit tidak berpikir ada benang merahnya. Kalau pun pelakunya bukan dari orang-orang yang berkepentingan dengan perkara korupsi, katakanlah penunggang bebas atau pembonceng situasi demokrasi yang sedang buruk, ya sebaiknya diungkap dan ditangkap,” kata Dandhy.

“Kalau dibiarkan, ya sama saja dengan mendukung aksi mereka. Baik mereka para kaki tangan koruptor, atau para pembonceng tadi,” sambungnya.

Menurutnya, jika tindakan seperti itu terus dibiarkan begitu saja, akan berdampak buruk terhadap demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Jadi tidak terlalu penting sebenarnya siapa pelaku dan motifnya, tapi yang penting, apakah negara melakukan sesuatu atas kasus-kasus ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, akun Instagram milik Watchdoc diretas pada Minggu (6/7/2021) pagi kemarin. Peretasan diduga dilakukan karena penayangan perdana film dokumenter karya Watchdoc berjudul ‘The End Game.’

Film itu sendiri memuat kebobrokan KPK dalam penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dituding tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Sebelumnya hal yang sama juga dialami sejumlah peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW). Sejumlah akun sosial media mereka seperti WhatsApp, Telegram dan email diduga mengalami peretasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Peretasan terjadi usai ICW menggelar diskusi terkait polemik penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dinilai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Komentar

Loading...