Breaking News

11 Persen Target Turun Angka Kemiskinan di Aceh Besar

,
11 Persen Target Turun Angka Kemiskinan di Aceh Besar
Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar 2022 di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar, Senin (15/3/2021).

MIMBARACEH.COM, JANTHO -- Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menegaskan, dengan dukungan seluruh stake holder, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen sampai 11 persen tahun 2022 mendatang.

Penegasan itu disampaikan Mawardi Ali saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah/ Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar 2022 di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar, Senin (15/3/2021).

Bupati mengemukakan, pada tahun 2020, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh Besar berada di angka 0,31 persen. Sedangkan dalam target RPJM Kabupaten Aceh Besar bisa menduduki di angka 4,51 persen.

“Tetapi karena pandemi global wabah covid-19 ini memukul pertumbuhan ekonomi global yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar,"tuturnya.

Namun demikian, kata Bupati pertumbuhan ekonomi Aceh Besar masih dalam kategori baik, karena masih menunjukkan angka positif, dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh, bahkan pertumbuhan Provinsi Aceh sendiri menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif yaitu minus 0,37 persen.

Mawardi Ali menjelaskan, pada tahun 2020, Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan refocusing anggaran, dan pada tahun 2021 ini juga berdasarkan PMK Nomor 17 tahun 2021, Kabupaten Aceh Besar juga harus melakukan refocusing anggaran sebesar 8% atau sekitar 28 milyar.

Dengan mengingat kebutuhan pendanaan untuk pembangunan Kabupaten Aceh Besar dan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh Besar ke arah yang lebih baik lagi, maka diharapkan dalam perencanaan ini benar-benar harus memprioritaskan usulan-usulan masyarakat dan yang langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah juga merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bapedda Aceh Besar, Rahmawati SPd menambahkan, kegiatan Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 itu dihadiri Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi MSi, para Asisten Setdakab, Kepala OPD, para camat, para stakeholder, dan tokoh-tokoh masyarakat dari 23 kecamatan.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu, jelas Rahmawati, bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. [Aril]

 

 

 

Komentar

Loading...